Drama PKS Walk Out di Rapat Paripurna Tolak Harga BBM Naik

Drama PKS Walk Out di Rapat Paripurna Tolak Harga BBM Naik
Drama PKS Walk Out di Rapat Paripurna Tolak Harga BBM Naik

idfakta.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menolak mentah-mentah kenaikan harga BBM. PKS menyuarakan langsung penolakan tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Anggota-anggota fraksi PKS sampai memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna. Adapun dalam Rapat Paripurna ke-4, diagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rapat Paripurna tersebut anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mau menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

Dalam interupsi itu, Mulyanto menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang diumumkan sejak Sabtu 3 September lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.

“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ungkap Mulyanto dalam Rapat Paripurna yang dilakukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Mulyanto menyinggung sudah banyak demo penolakan kenaikan harga BBM di tengah masyarakat. Sudah seharusnya kenaikan harga BBM dibatalkan.

“Hari ini demo terus menerus dilakukan masyarakat. Kami mendukung demo-demo di tengah masyarakat atas penolakan ini,” kata Mulyanto.

“Kami menyatakan walk out dari forum ini, demikian terima kasih,” tegas Mulyanto.

Saat interupsi dilakukan Mulyanto, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Tak lama kemudian satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.

PKS Minta IKN dan Kereta Cepat ditunda. Cek halaman berikutnya.

Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin AK menilai daripada menaikkan BBM, pemerintah lebih baik menunda agar beberapa proyek strategis pemerintah yang sebetulnya tak strategis.

Misalnya proyek kereta cepat, ibu kota negara baru, dan berbagai infrastruktur yang sebetulnya belum waktunya untuk dibangun.

“Batalkan atau tunda proyek strategis yang sebetulnya tak strategis. Seperti IKN, kereta cepat, dan infrastruktur yang belum waktunya memang,” ungkap Amin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta.

Amin AK juga menyinggung agar pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan program jangka panjang peningkatan lifting minyak dan gas (migas). Lifting migas harus naik jangan dibiarkan hanya mentok di 600.000 barel per hari.

Lifting minyak harus meningkat jangan 600.000 (barel per hari) terus. Ini jangan dipelihara karena kita sumber minyak melimpah,” sebut Amin.

Pemerintah, menurutnya harus meningkatkan kapasitas minyak dan meningkatkan teknologi pengolahan minyak. Dengan begitu, Indonesia tak perlu impor minyak mentah.

“Kita ambil impor minyak matang dengan selisih harga US$ 15 per barel itu yang sedot devisa kita,” sebut Amin.

Selain Amin, anggota Komisi VII Diah Nurwitasari juga bicara soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, selama ini pemerintah berulang kali menyebut subsidi BBM tak tepat sasaran. Namun anehnya justru solusi masalah itu diselesaikan dengan kenaikan harga BBM.

Diah bilang harusnya pemerintah mencari cara pengawasan subsidi BBM untuk diperbaiki. Bukan malah menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi bengkak.

“Dalam tanggapan di Paripurna penyaluran BBM disebut tak tepat sasaran, kenapa bukan itu yang dicari solusinya? Berarti mereka konfirmasi gagal kelola negara,” sebut Diah.