Harga BBM dan Politik Amnesia

Harga BBM dan Politik Amnesia
Harga BBM dan Politik Amnesia

idfakta.com – “Sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah harus memikirkan dampaknya. Sebab masyarakat yang dirugikan dengan hal itu.” Bukan, bukan pengamat ekonomi atau energi, juga bukan aktivis buruh maupun mahasiswa yang melontarkan kalimat tersebut tapi Megawati.

Dia menyampaikan hal itu di sela-sela kunjungan di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Jumat, 9 Mei 2008. Tapi saat ditanya lebih lanjut ikhwal solusi lain yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan APBN, dia balik meminta wartawan bertanya langsung kepada pemerintah. “Tanya saja kepada pemerintah, kenapa pemerintah menaikkan harga,” ujarnya dengan kalem.

Selang dua pekan kemudian, Megawati bahkan sempat menangis saat menyampaikan keprihatinannya atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. “Bangsa Indonesia terpuruk dan telah kehilangan martabat dan harga diri,” katanya dengan suara tercekat saat memberikan sambutan di Rakernas PDIP di Makassar, 27 Mei 2008.

Megawati seolah mengidap amnesia bahwa saat menjadi Presiden (23 Juli 2001-20 Oktober 2004) dia juga pernah 15 kali menyesuaikan harga BBM: dua kali menurunkan harga Premium, dan enam kali menurunkan harga Solar.

Begitu pula dengan KH Abdurrahman Wahid. Kepada pers di Semarang, 17 Mei 2008, dia menuding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK), “takut pada orang luar, karena didikte oleh orang luar.” Padahal saat berkuasa menggantikan BJ Habibie, 20 Oktober 1999-23 Juli 2001, Abdurrahman Wahid pernah enam kali menaikkan harga BBM.

Pada 2004, Megawati menolak usulan SBY yang baru memenangi Pemilihan Presiden untuk menaikkan harga BBM. Padahal kondisi objektif kala itu harga minyak dunia melonjak hingga US$ 150 per barel dan alokasi subsidi BBM membengkak hingga Rp 53 triliun.

Pemerintahan Megawati menyerahkan beban politik tersebut kepada SBY-JK. Sekitar 10 tahun kemudian, ketika Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih mengusulkan hal serupa, SBY bersikap seperti Megawati.

Dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM, kata SBY, selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, karena kalau BBM dinaikkan inflasi naik, kemiskinan membengkak.

“Justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM, tidakkah meningkatkan kemiskinan, tidakkah membebani masyarakat kita. Oleh karena itu saya memiliki pandangan yang berbeda, kalau harus saya naikkan lagi harga BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat, kasihan mereka,” kata Presiden SBY kala itu.

Selama memimpin republik ini, SBY bersama JK lalu bersama Boediono pernah empat kali menaikkan harga Premium, dan tiga kali menurunkannya. Solar, empat kali naik dan dua kali turun.

Bagaimana dengan Jokowi? Hingga 3 September kemarin, sejak awal menjadi Presiden pada Oktober 2014 dia telah lima kali menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Hal menarik dari keputusan SBY menaikkan harga BBM adalah dengan mengucurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat golongan ekonomi bawah. Selain itu, SBY-JK melakukan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, dengan membagikan paket yang terdiri dari kompor gas, tabung LPG 3 kg, dan selang berikut regulatornya.

Menurut Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto kepada detikcom, Rabu (3/9/2014), subsidi yang diberikan pemerintah untuk minyak tanah per liternya setara mensubsidi 2 liter premium.

Saat masih menjadi Gubernur DKI Jokowi yang juga capres PDI Perjuangan pernah mengkritik program BLSM. Dia lebih senang jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif. “Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, 17 Juni 2013.

Tapi sejak 1 September lalu, pemerintah sudah mulai membagikan dana BLT sebesar Rp 600 ribu kepada 20,65 juta masyarakat yang terdaftar sebagai kelompok penerima manfaat. Bantuan sosial ini diberikan untuk memelihara daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.