Wamenkeu: Potensi Belanja Produk Dalam Negeri Lebih dari Rp 700 Triliun di 2022

Wamenkeu: Potensi Belanja Produk Dalam Negeri Lebih dari Rp 700 Triliun di 2022
Wamenkeu: Potensi Belanja Produk Dalam Negeri Lebih dari Rp 700 Triliun di 2022

idfakta.com – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, potensi belanja negara dan daerah untuk produk dalam negeri yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah (APBN dan APBD) 2022 mencapai lebih dari Rp 700 triliun.

“Kalau kombinasi APBD dan APBN itu, potensinya lebih dari Rp 700 triliun. Potensinya dari mana? Belanja barang, belanja modal, belanja bansos, belanja bansos itukan banyak, banyak barang,” ujarnya saat acara Investor Daily Summit di JCC Senayan, Rabu (12/10/2022).

Oleh karenanya, pemerintah mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga berbelanja menggunakan APBN dan APBD untuk membeli produk dalam negeri.

Hal ini agar anggaran dari negara selain untuk memenuhi kebutuhan K/L juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi APBN sendiri harus menjadi alat untuk mendorong multiplier effect di dalam perekonomian,” kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat kesal lantaran anggaran belanja di APBN dan APBD banyak digunakan untuk belanja produk luar negeri atau impor. Padahal anggaran negara ini susah-payah dikumpulkan dari pajak, royalti ekspor, dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kantong masyarakat.

Oleh karenanya, dia meminta agar kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara (BUMN) untuk berkomitmen menyalurkan anggaran belanja ke produk-produk dalam negeri terutama produksi dari UMKM.

“Komitmen-komitmen berkumpul Rp 950 triliun, komitmen untuk beli produk dalam negeri,” kata Jokowi saat acara Investor Daily Summit di JCC Senayan, Selasa (11/10/2022).

Meski saat ini realisasi komitmen ini belum 100 persen, yakni realisasi BUMN sudah 72 persen dan APBN serta APBD baru 44 persen, namun dia yakin anggaran belanja ini dapat membantu menggerakkan perekonomian nasional.

“Kalau nanti ini terealisasi 100 persen akan kelihatan. UMKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya karena ada permintaan dari pemerintah sebesar Rp 950 triliun,” tuturnya.