Kaya dari Minyak, Kenapa Arab Saudi Masih Punya Utang Jumbo?

Kaya dari Minyak, Kenapa Arab Saudi Masih Punya Utang Jumbo?
Kaya dari Minyak, Kenapa Arab Saudi Masih Punya Utang Jumbo?

idfakta.com – Negara Arab Saudi sudah dikenal masyarakat internasional sebagai negara kaya dengan sumber terbesar pemasukannya berasal dari minyak. Alhasil, negara yang dipimpin Raja Salman ini menjadi salah satu negara dengan penguasa pasar minyak terbaik di dunia.

Namun, di balik semua ‘prestasi’ tersebut, Arab Saudi ternyata memiliki banyak utang untuk memenuhi anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN). Hal ini dibuktikan sejak tahun 2014, dimana defisit APBN pertama melanda negara itu yakni sebesar 54 miliar riyal atau Rp 203 triliun. Hal itu membuat posisi utang pemerintah mencapai 60,1 miliar riyal atau Rp 225 triliun.

Defisit besar ini terjadi karena adanya biaya perluasan Kompleks dua masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, yang diharapkan dapat menampung 2,5 juta jamaah yang mengunjungi kedua masjid. Di sisi lain, harga minyak waktu itu jatuh dan membuat Riyadh tak mampu untuk membiayai perluasan tersebut.

Saudi kembali merugi pada tahun 2015 setelah Raja Salman memutuskan mengikuti perang sipil di Yaman. Defisit APBN 2015 mencapai 367 miliar riyal (Rp 1.378 triliun) dan akhirnya menambah utang lagi menjadi 142 miliar riyal (Rp 533 triliun).

Pada 2016 ekonomi Saudi mengalami perbaikan namun APBN masih menunjukkan defisit, yang mencapai 297 miliar riyal (Rp 1.115 triliun). Total utang saat itu meledak mencapai 316,5 miliar riyal (Rp 1.188 triliun), dikarenakan harga minyak yang rendah dalam 2,5 tahun terakhir.

Defisit Saudi mengecil tahun 2017, yakni 8,9% dari total APBN dan menurun menjadi 230 miliar riyal (Rp 863 triliun). Utang negara itu menjadi 443,1 miliar riyal (Rp 1.663 triliun).

Berbagai cara dilakukan Saudi untuk mengecilkan defisit negaranya, misalnya menaikkan pajak bagi produk seperti rokok dan minuman kemasan. Negara kerajaan itu juga merombak aturan perpajakan.

Hal itu berpengaruh di tahun berikutnya dimana ekonomi Riyadh menunjukkan perbaikan dengan penerimaan negara naik menjadi 783 miliar riyal (Rp 2.900 triliun) dan defisit hanya 195 miliar riyal (Rp 732 triliun). Utang negara tetap naik menjadi 558 miliar riyal (Rp 2.095 triliun).

April 2018, Saudi menerbitkan obligasi. Surat utang itu berhasil menarik dana sebesar 41,25 miliar riyal (Rp 154 triliun). Sayangnya, defisit kembali terjadi pada 2019 , yakni mencapai 131,5 miliar riyal (Rp 493 trilin) dan utang menjadi 657 miliar riyal (Rp 2.466 triliun).

Ekonomi di tahun 2020 juga mengalami dinamika, yakni dari penerimaan negara turun menjadi 833 miliar riyal (Rp 3.128 triliun) dari 2019 yakni 975 miliar riyal (Rp 3.661 triliun). Turbulensi politik terjadi pada 2020 saat Amerika Serikat (AS) menembakkan rudal ke arah iring-iringan jenderal tinggi Iran Qassem Soleimani. Saudi mencetak obligasi senilai 18,75 miliar riyal (Rp 70 triliun).

Selain itu, Saudi juga menghadapi pembatasan kunjungan ke tempat suci yang ada di Makkah dan Madinah. Alhasil, terdapat jutaan pengunjung yang gagal melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji maupun umrah.

Untuk itu Saudi kembali harus berhutang, di mana diprediksi menjadi 941 miliar riyal (Rp 3.533 triliun) naik 32,9% dibanding 2019. Pendapatan negara juga direvisi menjadi 770 miliar riyal (Rp 2.891 triliun) turun 16,9% dari tahun sebelumnya.

Anggaran diproyeksi defisit US$50 miliar atau Rp 707 triliun saat itu, naik US$15 miliar (Rp 212 triliun) dari tahun sebelumnya.