Legislator PKS Minta Jokowi Tunda Mobil Listrik Jadi Kendaraan Pejabat: Kalau Maksa, Pakai Esemka Dong

Legislator PKS Minta Jokowi Tunda Mobil Listrik Jadi Kendaraan Pejabat: Kalau Maksa, Pakai Esemka Dong
Legislator PKS Minta Jokowi Tunda Mobil Listrik Jadi Kendaraan Pejabat: Kalau Maksa, Pakai Esemka Dong

idfakta.com – Apalagi mengingat keuangan negara, ia menilai di tengah keuangan negara saat ini, rasanya penggantian kendaraan dinas menjadi mobil listrik bukan suatu hal yang mendesak.

Alih-alih menganggarkan penggantian kendaraan dinas pejabat ke mobil listrik, Mulyanyo menyarankan pemerintah untuk menghemat anggaran negara. Anggran itu menurut dia, lebih baik digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang, ketimbang untuk mobil listrik.

“Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (10/10/2022).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini, Esemka yang telah memiliki pabrik sendiri, hanya membutuhkan pengembangan lebih dalam untuk memproduksi mobil listrik secara massal.

“Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik,” kata Mulyanto.

Sebaliknya, jika Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil listrik merek lain, hal tersebut justru menandakan Jokowi tidak peka dengan kemampuan keuangan negara. Mulyanto menyayangkan apabila kebijakan itu benar-benar berjalan, tanpa Esemka.

Mulyanto kemudian mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Menurutnya dalam beberapa keterangan, mereka telah memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.

Karena itu pemerintah diminta benar-benar berhati-hati dalam memilih program. Jangan sampai hanya bersifat memanjakan fasilitas aparat negara.

“Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ujar Mulyanto.

Inpres Mobil Listrik

Pemerintah kini semakin gencar dalam mendukung pengadaan mobil listrik di Indonesia, terutama masuknya produsen mobil listrik yang digadang akan menggantikan mobil-mobil dengan BBM.

Presiden Jokowi pun mendukung rencana mulainya distribusi penggunaan mobil listrik di lingkup pejabat negara dengan mengeluarkan peraturan tertulis agar para pejabat negara dapat mulai mengenal dan memahami penggunaan mobil listrik ini.

1. Peraturan diatur dalam Inpres

Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan dalam Inpres Nomor 7 tahun 2022 mengenai Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Di dalam Inpres ini, Jokowi menggaris bawahi bahwa instruksi ini berkenaan dengan upaya percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik menggunakan baterai sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan pada dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

2. Pihak yang diimbau

Untuk permulaan distribusi mobil listrik, Presiden Jokowi menghimbau beberapa pejabat negara yaitu para menteri beserta jajarannya, Kepala Staf Kepresidenan, petinggi lembaga yudikatif seperti Jaksa Agung, pejabat pertahanan dan keamanan seperti Panglima TNI, Kapolri, petinggi pemerintahan non kementerian seperti BUMN, pejabat kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, bupati, dan walikota serta jajaran pejabat daerah yang setara.

3. Jenis mobil listrik yang diproduksi

Berbagai pihak produsen mobil pun kini mulai mencanangkan produksi mobil listrik di Indonesia. Untuk sekarang, sudah ada dua jenis mobil dari merek yang berbeda yang sudah memproduksi mobil listrik di Indonesia, yakni Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Kedua mobil ini diproduksi di Indonesia dan memiliki harga yang lebih murah daripada mobil mobil listrik impor lainnya seperti Tesla.

4. Pemprov DKI siapkan 100 mobil

Pemerintah daerah pun mulai merespons Inpres dan mempersiapkan beberapa mobil untuk siap dipakai oleh para pejabat daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merespons agenda penggunaan mobil listrik ini dengan baik.

Pihak pemprov DKI diketahui telah menyiapkan setidaknya 100 buah mobil listrik untuk bisa mendukung program pemerintah dan menjadi daerah pelopor penggunaan mobil listrik lengkap dengan rancangan stasiun pengisian atau charging station yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan.

Hal ini diungkap oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria di Instagram pribadinya. “Tahun depan, kami dari Pemprov DKI Jakarta akan memproduksi 100 mobil (listrik) untuk operasional,” kata Ariza dalam video yang diunggah di akun instagramnya @arizapatria.

5. Masih jadi bahasan di Kemenkeu

Pengadaan mobil listrik ini tentu menjadi fokus banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan yang masih mendalami soal Inpres ini, mengingat pengadaan mobil listrik ini berkaitan dengan dana APBN per tahun yang masih dikaji sejak pemulihan ekonomi.

“Soal mobil dinas, saya rasa pada akhirnya semua akan dilakukan secara bertahap tergantung dari usia kendaraannya. Kita juga akan perhatikan SBSK, standar barang sesuai kebutuhan,” kata Rionald Silaban Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam sesi bincang media bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Jumat, 16 September 2022.